SONATA.id – Seiring berkembangnya zaman, akselerasi transformasi digital pun terjadi. Seiring itu perkembangan jumlah alat dan perangkat telekomunikasi yang beredar semakin meningkat.
Ketua
Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi I DPR RI ke Depok, Jawa Barat, Jumat (22/3/2024). Foto: Hanum/nr
"Karena itu kami (Komisi I DPR RI) melakukan
pertemuan dengan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI),
untuk mendapatkan penjelasan mengenai peran Balai Besar Pengujian Perangkat
Telekomunikasi (BBPPT) dalam meningkatkan kualitas pengujian perangkat
telekomunikasi dan layanan kepada masyarakat," ungkap Meutya saat memimpin
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Depok, Jawa Barat, Jumat lalu.
Di samping itu, Meutya juga menambahkan, harus ada
kewajiban yang dipenuhi untuk melindungi, menjaga, serta menjamin kualitas
alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia
benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis.
"Tentunya harus ada sebuah kewajiban yang harus
terpenuhi ya, mengingat pentingnya permasalahan ini, kami juga akan mendukung
BBPPT untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama yang baik dengan dunia
industri, perguruan tinggi, UMKM dan pemangku kepentingan lainnya untuk
bersama-sama dalam mewujudkan ekosistem TIK yang inovatif, aman dan andal untuk
kemajuan industri TIK dalam negeri," tegas Meutya.
Untuk diketahui, Balai Besar Pengujian Perangkat
Telekomunikasi (BBPPT) adalah laboratorium pengujian dan kalibrasi perangkat
telekomunikasi yang telah terakreditasi ISO 17025, dan berada di bawah naungan
Ditjen SDPPI Kemenkominfo.
BBPPT ini juga memiliki peran dalam satu milestone
penting akselerasi transformasi digital yaitu memastikan perangkat yang
digunakan oleh masyarakat baik itu handheld, laptop, notebook, aman dari aspek
kesehatan bagi pengguna.
"Karena itu pentingnya kesadaran bahwa perangkat telekomunikasi
sangat berpotensi mengganggu kesehatan dan keselamatan kita. Setiap alat
perangkat telekomunikasi yang masuk dan beredar di Indonesia harus memenuhi
standar teknis yang ditetapkan, dibuktikan dengan adanya sertifikat perangkat
yang diuji oleh BBPPT," jelasnya.
Melihat hal tersebut, dalam kesimpulan rapat, politisi
fraksi partai Golkar itu menegaskan bahwa Tim Kunspek Komisi I DPR RI akan
menjadikan hasil rapat ini menjadi bahan yang perlu ditindaklanjuti dalam rapat
bersama mitra kerja Komisi, khususnya Kemenkominfo RI. (dpr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar