Antisipasi Masalah PPDB, Menko PMK Minta Bentuk Satgas - Sonata | Moving for Education

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad

Jumat, 23 Februari 2024

Antisipasi Masalah PPDB, Menko PMK Minta Bentuk Satgas

SONATA.id – Kemdikbudristek diminta membentuk Satgas Pengendalian PPDB.

 

Menko PMK, Muhadjir Effendy. Foto: Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, untuk mengantisipasi karut marutnya pelaksanaan PPDB seperti yang terjadi pada 2023 lalu.

 

"Saya sudah meminta kepada Kemendikbud untuk menyusun, membentuk, mengembalikan Satgas Pengendalian PPDB," katanya di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu lalu.

 

Muhadjir mengakui, pelaksanaan PPDB pada 2023 lalu berjalan semrawut lantaran tidak ada Satgas Pengendalian PPDB, terutama di tingkat nasional. Satgas yang melibatkan aparat seperti kejaksaan dan kepolisian ini untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya praktik-praktik penyimpangan selama pelaksanaan PPDB.

 

"Ini saya lihat sudah mulai kumat lagi, jualan kursi di daerah-daerah. Kemudian pejabat yang minta supaya diprioritaskan. Kemudian juga ada sekolah yang menyembunyikan bangkunya, dibilang katanya sudah penuh, tapi tahunya masih ada yang disediakan untuk yang lain, itu kumat lagi," jelasnya.

 

Muhadjir menerangkan, Satgas Pengendalian PPDB di tingkat pusat ini nantinya akan melibatkan Jaksa Agung, Kemenko PMK, Kemdikbud, Kementerian Agama (Kemenag) dan lain sebagainya.

 

Satgas nanti juga ada di tingkat daerah dengan melibatkan Kajati, Kejari dan lainnya untuk betul-betul memastikan tidak ada lagi praktik-praktik penyimpangan.

 

"Kan sejarah semangat diberlakukannya zonasi itu kan untuk menghilangkan kastanisasi, terus praktik-praktik jual beli kursi. Kemudian ada pihak-pihak tertentu yang minta hak istimewa. Bahkan bisa dijadikan janji pemilu. Kan kita tahu itu, tim sukses kan banyak diberi janji nanti dapat hak untuk memasukkan orang di sekolah tertentu kan gitu. Nah itu yang harus kita hilangkan," tegasnya.

 

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menjelaskan, sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan kualitas dan meniadakan kasta eksklusifitas di sekolah. Ia pun berharap pelaksanaan PPDB tahun ini bisa lebih baik dibanding tahun lalu.

 

"Karena itu saya mohon lebih ketat lah untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun 2024 ini segera bisa kita tangani lebih baik," imbuhnya. (source: medcom)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad