SONATA.id – "Pendidikan
adalah investasi pada manusia yang akan menjadi tonggak penting dalam
perjalanan suatu bangsa menuju kemajuan dan kejayaan. Mengimplementasikan
perjuangan akan pemerataan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama."
Anggota Komisi X
DPR RI, Andreas Hugo Pareira. Foto: Dep/nr
Hal itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo
Pareira dalam keterangan tertulis beberapa hari lalu. Menurutnya, pemerataan
akses pendidikan yang kurang merata diketahui kerap dirasakan pelajar maupun
pengajar di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Untuk itu, Andreas
berharap perjuangan pemerataan pendidikan terus dilakukan.
"Saya berharap
Pemerintah bekerja sama dengan DPR dan stakeholder terkait
lainnya terus berupaya untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki
akses yang adil dan merata terhadap pendidikan yang berkualitas," tuturnya.
Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal,
Terdepan, dan Terluar Tahun 2020-2024, terdapat 62 kabupaten yang masuk dalam
kategori daerah 3T di Indonesia. Salah satunya di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Andreas menuturkan,
di wilayah Indonesia bagian timur itu masih menghadapi sejumlah tantangan dalam
sektor pendidikan. Ia menyebut akses pendidikan di pedalaman masih tertinggal
jauh dengan di kota-kota besar.
"Salah satu
faktor rendahnya pendidikan di pedalaman yaitu dikarenakan tingkat ekonomi yang
rendah," ujarnya.
Lebih lanjut,
Andreas meminta Pemerintah meningkatkan mutu pendidikan anak lewat guru maupun
pengajar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek)
menyatakan Indonesia masih kekurangan sebanyak 1,3 juta guru pada 2024, seiring
dengan banyaknya guru yang pensiun.
“Pemerintah harus
lebih banyak menganggarkan dana untuk belanja kebutuhan guru. Karena kekurangan
tenaga pengajar akan berdampak terhadap mutu atau kualitas pendidikan anak-anak
Indonesia,” jelas Andreas.
Komisi X DPR juga
meminta Pemerintah lebih memerhatikan guru honorer, khususnya mereka yang sudah
lama mengabdi. Andreas mengingatkan Pemerintah agar memperbanyak pengangkatan
guru honorer menjadi guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja (ASN PPPK) untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.
“Banyak dari guru
honorer ini sudah puluhan tahun mengabdi, hanya dengan penghasilan yang sangat
minim. Padahal tidak sedikit dari mereka harus menempuh berjam-jam perjalanan
untuk bisa sampai ke sekolah. Tapi sampai sekarang nasibnya masih belum jelas,”
tukasnya.
“Para guru honorer inilah pahlawan pendidikan masa kini. Jasa mereka sungguhlah besar terhadap terciptanya SDM unggul Indonesia, meski sering kali minim apresiasi. Tugas negara memastikan para pahlawan pendidikan kita mendapat penghidupan yang layak,” sambung Andreas. (dpr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar